Peran Pemerintah dalam Menegakan Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat dengan nama HAM merupakan hak yang telah diberikan oleh Allah swt. semenjak manusia lahir ke dunia, dam HAM itu wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh seluruh manusia tanpa kecuali dan seluruh negara tanpa ada diskriminasi. Sesungguhnya, bukan merupakan hal yang baru bagi Bangsa Indonesia. Perjuangan melepaskan diri dari cengkeraman para penjajah selam berabad-abad adalah perwujudan dari Hak Asasi Manusia secara mendasar. Komitmen Bangsa dalam pengembangan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan bangsa-bangsa pada tahun 1948.

Tujuan nasional dalam menegakkan HAM tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi,

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam tujuan nasional tersebut terkandung misi dan visi bangsa Indonesia di bidang hak asasi manusia yang akan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, hak asasinya terjunjung tinggi, terpenuhi dan terlindungi. Untuk mewujudkan itu semua, perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan Indonesia seutuhnya, dan hal tersebut membutuhkan proses dalam waktu yang tidak pendek yang mengarah pada penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Peranan Pemerintah dalam Penegakan HAM

Dewasa ini hak asasi manusia tidak lagi dipandang sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistis sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif terhadap pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut;

1. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons terhadap pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.

2. Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan terhadap perempuan

3. Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia , Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum tersebutkan menyangkut penegakan hak asasi manusia.

Menjadi titik berat adalah hal-hal yang tercantum dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia adalah sebagai berikut;

1. Hak untuk hidup.

2. Hak berkeluarga.

3. Hak memperoleh keadilan.

4. Hak atas kebebasan pribadi.

5. Hak kebebasan pribadi

6. Hak atas rasa aman.

7. Hak atas kesejahteraan.

8. Hak turut serta dalam pemerintahan.

9. Hak wanita

10. Hak anak

Ha-hal tersebut sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak main-main dalam penegakan HAM.

Penutup

Demikian beberapa hal yang menjawab pertanyaan sebagian kalangan, “Apakah pemerintah serius dalam menegakan hak asasi manusia?” Di samping pemerintah mempunyai peran yang sangat urgen dalam penegakan HAM, juga harus ada dukungan dari berbagai elemen masyarakat termasuk peran LSM, peran pers dan peran seluruh masyarakat Indonesia, karena penegakan HAM adalah sebuah proses menuju Bangsa Indonesia yang aman tenteram makmur.

Sumber:http://riuisme.wordpress.com/2009/04/07/peran-pemerintah-dalam-menegakan-hak-asasi-manusia/